2006-08-23T00:10:00.000-07:00

BELAJAR MENGELOLA LAUT DARI NEGARA ASING

Oleh: Lalu Solihin, SE*

Semboyan laut untuk kesejahteraan masyarakat, hingga kini masih sebatas wacana. Beragam potensi sumberdaya yang tersedia didalamnya belum mampu dikelola dengan optimal. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap pendapatan nasional yang relatif masih rendah dibanding dengan negara-negara lain di dunia yang notabene memiliki potensi yang lebih kecil.

Sebagai Negara kepulauan (archipelago state), Indonesia memiliki potensi laut yang cukup besar sebagai modal pembangunan. Dengan 17.508 pulau-pulau kecil (75 persen dari wilayah Indonesia) dan panjang garis pantai 81.000 km², merupakan aset ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun hingga saat ini, kita terkesan belum memberikan perhatian yang penuh terhadap potensi tersebut.

Sedikitnaya terdapat 10 sektor yang dapat dikembangan untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia, yaitu: 1) perikanan tangkap; 2) perikanan budidaya; 3) industri pengolahan hasil perikanan; 4) industri bioteknologi kelautan; 5) pertambangan dan energi; 6) pariwisata bahari; 7) transportasi laut; 8) industri dan jasa professi; 9) pulau-pulau kecil; dan 10) sumberdaya non-konvesnsional, (Rokhmin Dahuri, Republika, 13 Desember 2005).

Tersedianya potensi kelautan tersebut merupakan bagian dari sumber penghidupan manusia, selain sumber penghidupan yang ada di darat. Maka sudah saatnya mulai saat ini kita memalingkan perhatian kita terhadap potensi sumberdaya sektor kelautan ini. Hal ini karena potensi sumberdaya alam yang ada di darat mulai berkurang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat, serta menipisnya stok sumberdaya yang tidak bisa diperbaharui.

Fauzi (2004) mencontohkan pengelolaan sumberdaya kalautan dengan sisten acces fee. Di beberapa nengara kepulauan seperti Falkland telah menerapkan kebijakan kapal asing untuk memanfaatkan wilayah ZEEI nya. Penerimaan yang diperolah dari pemanfaatan wilayah tersebut oleh kapal asing merupakan pemasukan yang sangat signifikan bagi ekonomi negara tersebut. Pada tahun 1998 saja, penerimaan dari kapal asing tersebut mencapai lebih dari £16 juta, sementara biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengelolaan dan enforcement hanya mencapai £7 juta setiap tahun. Dengan demikian, setiap tahun negara kepulauan tersebut memperoleh surplus dari penerimaan kapal asing sekitar £9 juta.

Negara-negara kepulauan lainnya yang menerapkan izin kapal asing adalah negara-negara kepulauan Pasifik. Penentuan acces fee bagi kapal asing ditentukan berdasarkan negosiasi dengan pihak pengguna, dalam hal ini Amerika Serikat. Hasil negosiasi pada tahun 1987 menyetujui kapal ikan Amerika Serikat untuk membeli acces fee sebesar US $ 60 juta selama lima tahun untuk beroperasi di wilayah ZEE negara-negara kepulauan.

Demikian juga halnya dengan Papua New Guinea (PNG). Menyadari akan terbatasnya armada domestik mereka untuk memanfaatkan potensi perikanan di ZEE mereka, PNG telah bekerjasama dengan Jepang untuk mengizinkan kapal-kapal Jepang beroperasi di wilayah ZEE PNG dengan imbalan acces fee sebesar enam persen (6 %) dari penerimaan kotor mereka setiap tahun.

PERBANDINGAN ANTAR NEGARA

Dalam Kompas tanggal 01 September 2004 memuat tentang fakta yang membuktikan bahwa penghasilan per kapita Norwegia sudah mencapai 40 dollar AS per tahun. Kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 15 persen, kontribusi sektor migas terhadap PDB mencapai 40 persen. Negeri ini melakukan ekspor ikan salmon senilai 2 miliar dollar AS per tahun.

Contoh lain lagi seperti Thailand yang memiliki garis pantai hanya 2.600 km, namun Thailand mampu melakukan ekspor ikan senilai 4,2 miliar dollar AS per tahun. Demikian juga China yang memiliki luas pantai 503 km persegi atau 8,8 persen dari luas perairan Indonesia, total produksi perikanannya sebesar 41 juta ton dengan nilai 34 miliar dollar AS. Berbagai contoh itu membuktikan bahwa negeri yang memanfaatkan potensi kekayaan alamnya, khususnya sumber hayati kelautan, mampu menghasilkan ekonomi yang besar.

Bahkan kalau boleh dibilang, negeri ini mampu keluar dari persoalan ekonomi dengan mengoptimalkan sektor tersebut. Hasil dari seluruh upaya itu bukan saja nilai ekspor yang besar yang diperoleh oleh para pelakunya, tetapi juga sumber pangan yang kaya protein, pembukaan lapangan kerja yang tidak kecil, dan peluang lahirnya berbagai industri manufaktur yang berbasis bahan baku sumber hayati kelautan tersebut.

Menurut data Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB) tahun 2000 menyebutkan, kontribusi ekonomi bidang kelautan di beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat, dan Norwegia terhadap PDB nasional sudah lebih dari 30 persen. Di RRC, misalnya, pada tahun 1999 sektor ini telah menyumbangkan nilai sebesar 1.846 miliar yuan (17,4 miliar dollar AS) atau sekitar 48,4 persen dari PDB nasionalnya (Xi,1999). Amerika Serikat dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, pada tahun 1994 bisa meraup devisa dari industri bioteknologi kelautan sebesar 14 miliar dolar (Bank Dunia dan Cida, 1995). Hal ini kontradiktif sekali jika dibandingkan dengan total nilai ekspor produk perikanan Indonesia yang hanya mencapai 2,1 miliar dolar pada tahun 1998.

Begitu juga dengan Jepang. Sejak dulu, Jepang sudah menegaskan masa depan kehidupan manusia berada di sektor kelautan. Negara itu lalu secara serius menggarap kelautan melalui penyiapan teknologi dan mendorong peningkatan volume konsumsi ikan.

PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

Manfaat ekonomi bisa diperoleh melalui pengelolaan pulau-pulau kecil adalah pengembangan sektor pariwisata, khususnya pariwisata bahari. Sektor ini tidak akan pernah kolaps sepanjang setiap orang masih membutuhkan rekreasi setelah menjalani aktivitas yang padat. Pasarnya akan semakin luas seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, dalam maupun luar negeri. Dengan ini, pemerintah melalui sektor publik harus menciptakan kondisi yang memungkinkan investasi asing untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing internasional dari negara tuan rumah pada pengembangan basis yang dinamis dalam perbandingan keuntungan.

Agar pulau-pulau kecil ini bisa memberikan manfaat ekonomi, baik bagi masyarakat, maka pemerintah harus memulainya dengan membangun infrastruktur yang menjunjang perkembangan sektor pariwisata. Sebab salah satu yang membuat investor tertarik berinvestasi adalah tersedianya infrastruktur yang memadai untuk kelancaran suatu usaha. Sulit bagi pihak swasta untuk mau menanamkan modalnya jika harus ia mulai dari membangun infrastrukturnya. Pembangunannya dimulai dari pemerintah sebagai stimulus agar pihak swasta lebih tertarik untuk melakukan investasi.

Kekayaan alam berupa biota dan keindahan dasar laut merupakan bagian dari potensi yang cukup potensial dalam pembangunan pariwisata bahari di Indonesia. Terumbu karang dan biota laut yang ada didalamnya hanya dimiliki oleh Negara-negara tertentu saja di dunia ini, terutama Negara-negara yang memiliki pulau-pulau kecil. Potensi ini akan bisa menjadi keunggulan kompetitif maupun keunggulan komperatif dengan Negara lain jika kita mampu mengelolanya dengan optimal, apalagi dikelola secara manajemen professional dengan menerapkan IPTEK. Dan selanjutnya potensi ini akan menjadi keunggulan kompetitif yang bisa mengangkat perekonomian Indonesia di pasar internasional.

Dari hasil kajian pusat kajian sumberdaya pesisir dan lautan/PKSPL-IPB tahun 1998 menyebutkan bahwa, dalam kurun waktu 2004-2024 wisatawan yang akan mengunjungi obyek-obyek wisata bahari akan mengalami peningkatan secara signifikan. Dalam kurun dua dasawarsa ke depan prospek pariwisata bahari akan mampu memberikan devisa sebesar US$26,56 miliar, yakni untuk turis mancanegara US$13,76 miliar, dan domestic US$ 12,8 miliar.

Dengan kunjungan wisatawan dalam kurun waktu tersebut yang diperkirakan mencapai sekitar 97,01 juta orang, harus disediakan kamar sebanyak 255.330 buah dengan asumsi pemerintah dan masyarakat dapat memberikan situasi yang kondusif bagi wisatawan dan investor untuik masuk dalam dalam sektor pariwisata bahari.

Secara umum, semua potensi pariwisata ini belum berhasil dimanfaatkan secara optimal. Bisa jadi karena teknologi dan atau skill untuk mengekploitasinya belum ada, atau potensi-potensi yang di dalamnya belum diketahui jenisnya dan nilainya. Begitu juga dengan sub sektor perikanan, justru pihak asing yang melakukan eksploitasi besar-besaran, baik yang secara legal maupun illegal.[]

*Penulis adalah mahasiswa pascasarjana program studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropis (ESK) Institut Pertanian Bogor dan anggota Forum Kahmi Network

Daftar Pustaka:

Anonim, ”Jurnal “Changging Role Of The Public Sector In The Promotion Of Foreign Direct Investment”,

Anonim, “Foreign Direct Investmen and the International of Production in the Asia-Pacific Region: Issues and Policy Conundrums”.

Ardianto,L. Working Paper “Valuasi Ekonomi Pulau-Pulau Kecil”, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, Mei 2005

Bangen,D.G. 2004. ”Ekosistem dan Suberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya”. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisisr dan Lautan Institut Pertanian Bogor 2004.

BKPM, Agustus 2005 ”Ringkasan Perkembangan Realisasi Investasi ( Izin Usaha Tetap), Persetujuan Rencana Investasi, Persetujuan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dan Bahan Baku Penanaman Modal”.

Fauzi, A., 2004. “Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan”. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Fauzi,A., 2005. ”Kebijakan Perikanan dan Kelautan”. PT. Gremedia Pustaka Utama Jakarta

Gun A. Clare. 1988.”Tourism Planing”. Second edition Tailor and Francis

Harian Republika, Edisi Selasa 13 Desember 2005

Harian Kompas, edisi 15 Desember 2005.

Harian Kompas, Edisi 01 Septermber 2004

Haryadi. 2001. Potensi dan Peluang Investasi di Provinsi Jambi”. Dipresentasikan dalam temu bisnis di Jakarta

Hatcher, Aaron. “Incentives for Investment in IUU Fishing Capacity”, 19-20 April 2004

Ugie Nugroho, Mengkaji Pemberian Kredit Sektor Kelautan, 2003

Majalah Layar, Edisi November 2005

Mankiw.N.Gregory, Harvard University, “Teori Makro Ekonomi”, Edisi Keempat, Penerbit Erlangga1992

Kusumastanto,T.2003.”Ocean Policy Dalam Membangun negeri Bahari di Era Otonomi Daerah”, PT Gramedia Pustaka Utama 2003

Kusumastanto,T. 2000. ”Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan”, Program studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2005

Solihin, L. 2005. “Peluang dan Kendala Investasi di Sektor Kelautan”. (Paper tidak dipublikasikan)

Warta Kelembagaan dan Pemasaran, No.07/Thn.V/Oktober 2004 Departemen Kelautan dan Perikanan

PERNAK PERNIK